WARGA DESA GORUA UTARA KELUHKAN PANGKALAN MINYAK TANAH DIDUGA JUAL DILUAR WILAYAH GEGARA BEDA POLITIK.
Halut, http://fokussuaranews.com- Warga Desa Gorua utara, Kecamatan Tobelo utara, Kabupaten Halmahera Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, mengeluhkan kelangkaan minyak tanah yang didistribusikan oleh pemilik pangkalan minyak tanah di Desa gorua utara. Mereka menuding pihak pangkalan lebih mengutamakan penjualan ke luar Desa dan orang-orang terdekat, daripada memenuhi kebutuhan warga lainnya.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa dirinya sudah berulang kali tidak menerima minyak tanah, meskipun asal dan alamat dari desa setempat. Sabtu (01/03/2025).
Baca Juga: H. Oping Nugraha Ketua Kadin KBB Terpilih – Siap Bersinergi Dengan Pemkab
“Saya tidak pernah mendapatkan minyak tanah, karena gegara beda pilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Utara, padahal saya sudah datang berulang-ulang kali. Namun, setiap kali ingin membeli, pihak pangkalan selalu mengatakan stok habis, padahal kami tahu masih ada,” ungkapnya.
Ia menduga bahwa minyak tanah justru dijual ke luar Desa dengan harga lebih tinggi, yakni mencapai Rp 8.000,- sampai Rp. 10.000,- per liter.
“Seharusnya pangkalan ini memprioritaskan masyarakat setempat dan menyeluruh, bukan menjual ke luar Desa dan kepada orang-orang terdekat saja. Ini adalah tindakan yang merugikan kami sebagai warga setempat,” tambahnya.
“Kami meminta Pemerintah Daerah, terutama Disperindag, untuk segera mengevaluasi pangkalan ini. Jika perlu, kami juga meminta Bupati Halmahera utara mencopot Kepala Disperindag karena dianggap tidak mampu mengawasi distribusi minyak tanah dengan baik,” tegas warga.
Keluhan serupa disampaikan oleh warga lainnya, yang menyesalkan sikap pihak pangkalan yang tidak transparan dalam pendistribusian minyak tanah. Mereka meminta Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), untuk segera mengevaluasi pemilik pangkalan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemilik pangkalan maupun Pemerintah Daerah belum memberikan tanggapan terkait keluhan warga.
(Safri)